Kenapa pemerintah tidak tinggal mencetak uang kalau negara kekurangan uang?

Pernah nggak kamu membayangkan sedang mengatur keuangan sebuah negara?

Misalnya, suatu hari kamu melihat saldo kas negara sedang menipis. Di sisi lain, kebutuhan terus bertambah. Ada pembangunan yang harus berjalan, gaji yang harus dibayar, bantuan yang harus disalurkan, dan utang yang harus dilunasi.

Kalau dipikir sederhana, muncul satu pertanyaan yang terdengar masuk akal:

“Kenapa pemerintah tidak tinggal mencetak uang kalau negara kekurangan uang?”

Toh, pemerintah punya kemampuan untuk menciptakan uang. Kalau uang kurang, bukankah tinggal menambah jumlahnya?

Ternyata masalahnya tidak sesederhana itu.

Uang bukanlah kekayaan sebenarnya

Untuk memahami jawabannya, kita perlu membedakan antara uang dan kekayaan nyata.

Bayangkan sebuah negara memiliki 1 juta rupiah yang beredar. Lalu pemerintah tiba-tiba menciptakan tambahan 1 juta rupiah.

Apakah negara tersebut otomatis menjadi dua kali lebih kaya?

Belum tentu.

Sebab uang pada dasarnya adalah alat untuk melakukan pertukaran, menyimpan nilai, dan mengukur transaksi. Kekayaan sebenarnya justru berasal dari barang dan jasa yang bisa dihasilkan masyarakat.

Misalnya, ada petani yang menghasilkan beras, pabrik yang memproduksi sepatu, perusahaan yang membuat teknologi, guru yang memberikan pendidikan, serta pekerja yang menghasilkan berbagai jasa.

Itulah aktivitas ekonomi riil.

Jadi, kalau jumlah uang bertambah tetapi jumlah barang dan jasa tidak ikut bertambah, masalahnya bukan hilang. Uang yang lebih banyak justru akan mengejar barang yang jumlahnya terbatas.

Lalu apa yang terjadi kalau uang terlalu banyak?

Di sinilah kita mulai memahami Teori Kuantitas Uang atau Quantity Theory of Money.

Salah satu bentuk sederhananya adalah:

MV = PY

M adalah jumlah uang beredar, V adalah seberapa cepat uang berputar dalam perekonomian, P adalah tingkat harga, sedangkan Y adalah jumlah output riil atau barang dan jasa yang dihasilkan.

Gampangnya begini.

Bayangkan di sebuah pasar hanya tersedia 100 kilogram beras. Uang yang dimiliki pembeli juga relatif sesuai dengan jumlah beras tersebut.

Kemudian, tiba-tiba jumlah uang yang beredar meningkat drastis sementara beras tetap 100 kilogram.

Apa yang mungkin terjadi?

Pembeli memiliki lebih banyak uang, tetapi barang yang ingin dibeli jumlahnya tetap. Akibatnya, harga beras berpotensi naik.

Inilah salah satu alasan mengapa mencetak uang bukan berarti menciptakan kekayaan baru.

Jika pertumbuhan jumlah uang jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa, tekanan inflasi akan meningkat.

“Tapi kan uangnya bisa dipakai untuk pembangunan?”

Nah, ini bagian yang sering membuat persoalan terlihat membingungkan.

Misalnya pemerintah mencetak uang baru untuk membangun jalan.

Pemerintah memang bisa menggunakan uang tersebut untuk membayar pekerja, membeli material, dan membiayai proyek.

Namun, proyek tersebut tetap membutuhkan sumber daya nyata.

Ada semen yang harus tersedia. Ada baja, alat berat, tenaga kerja, bahan bakar, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Kalau semua sumber daya itu tersedia dan perekonomian masih memiliki kapasitas yang menganggur, tambahan belanja mungkin tidak langsung menghasilkan tekanan inflasi besar.

Tetapi kalau pabrik sudah bekerja mendekati kapasitas maksimum dan tenaga kerja yang tersedia juga terbatas, tambahan permintaan justru bisa membuat harga berbagai kebutuhan naik.

Jadi, batas akhirnya bukan sekadar berapa banyak uang yang bisa diciptakan, melainkan berapa banyak barang dan jasa yang mampu diproduksi oleh perekonomian.

Sejarah pernah menunjukkan akibatnya

Masalah menjadi jauh lebih serius ketika pemerintah terus-menerus mengandalkan penciptaan uang untuk menutup defisit.

Dalam sejarah, terdapat beberapa contoh ekstrem. Hongaria setelah Perang Dunia II, Zimbabwe pada 2000-an, Jerman pada masa Republik Weimar, dan Yugoslavia pada 1990-an pernah mengalami hiperinflasi yang sangat parah.

Kasus Hongaria bahkan menjadi salah satu contoh paling ekstrem.

Pada Juli 1946, harga-harga di negara tersebut dilaporkan dapat berlipat ganda hanya dalam hitungan jam. Kondisi ini terjadi setelah kapasitas produksi rusak akibat perang dan kemampuan pemerintah memperoleh penerimaan pajak mengalami kehancuran.

Ketika produksi barang tidak mampu mengejar kebutuhan masyarakat, sementara uang terus diciptakan untuk membiayai pengeluaran negara, nilai mata uang akhirnya runtuh.

Ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap uang, mereka cenderung tidak ingin menyimpannya terlalu lama. Uang segera dibelanjakan karena orang khawatir nilainya terus turun.

Akibatnya, perputaran uang semakin cepat.

Dan ini bisa memperburuk kenaikan harga.

Indonesia juga pernah mengalaminya

Pertanyaan tentang kenapa pemerintah tidak tinggal mencetak uang kalau negara kekurangan uang menjadi semakin menarik kalau melihat sejarah Indonesia.

Pada periode 1960-an, Indonesia pernah mengalami hiperinflasi dengan tingkat tahunan yang sangat tinggi. Defisit anggaran dan berbagai kebutuhan negara pada masa itu antara lain dibiayai melalui ekspansi moneter.

Pemerintah bahkan pernah melakukan kebijakan sanering, yaitu mengurangi nilai nominal uang yang beredar. Namun, langkah tersebut tidak menyelesaikan akar persoalan karena tekanan inflasi tetap berkaitan dengan defisit yang terus dibiayai melalui penciptaan uang serta terbatasnya barang riil.

Dari sini kita bisa melihat bahwa mengganti angka pada uang tidak otomatis membuat masyarakat menjadi lebih kaya.

Kalau harga barang terus naik, daya beli masyarakat justru bisa semakin tertekan.

Bukankah pemerintah sebenarnya bisa mencetak uang dalam kondisi tertentu?

Jawabannya: bisa saja, tetapi bukan tanpa batas.

Dalam ekonomi modern bahkan ada perdebatan mengenai hal ini melalui Modern Monetary Theory (MMT).

MMT berpandangan bahwa negara yang menerbitkan mata uangnya sendiri dan memenuhi kondisi tertentu tidak menghadapi keterbatasan keuangan seperti rumah tangga. Pemerintah dapat menciptakan uang untuk membiayai pengeluaran.

Namun, MMT tetap mengakui adanya batas yang sangat penting: sumber daya riil.

Selama masih terdapat kapasitas produksi yang belum digunakan, tambahan belanja pemerintah tidak selalu langsung menimbulkan inflasi besar. Tetapi ketika perekonomian sudah mendekati kapasitas penuh, tambahan permintaan dapat menekan harga.

Jadi bahkan dalam teori yang memberikan ruang lebih besar terhadap pembiayaan melalui penciptaan uang, tetap ada batasnya.

Batas tersebut adalah kemampuan nyata perekonomian.

Jadi, kenapa pemerintah tidak tinggal mencetak uang?

Pada akhirnya, jawabannya cukup sederhana.

Karena mencetak uang tidak sama dengan menciptakan barang dan jasa.

Pemerintah bisa menambah angka dalam sistem keuangan, tetapi tidak bisa menciptakan beras, rumah, tenaga kerja terampil, mesin, energi, atau teknologi hanya dengan menekan tombol.

Kalau uang bertambah jauh lebih cepat daripada kemampuan ekonomi menghasilkan barang dan jasa, yang berisiko bertambah bukan kekayaan masyarakat, melainkan harga.

Itulah sebabnya stabilitas nilai uang menjadi sangat penting.

Pembiayaan negara membutuhkan sumber yang berkelanjutan, seperti penerimaan pajak dan pembiayaan melalui pasar, sementara penciptaan uang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak mengorbankan stabilitas harga.

Pada akhirnya, sebuah negara tidak menjadi kaya karena memiliki semakin banyak uang.

Negara menjadi lebih kuat ketika mampu menghasilkan semakin banyak barang dan jasa dengan produktivitas yang semakin tinggi.

Jadi, ketika suatu negara “kekurangan uang”, pertanyaan yang lebih penting sebenarnya bukan:

“Berapa banyak uang yang bisa dicetak?”

Melainkan:

“Bagaimana negara meningkatkan kemampuan ekonominya untuk menghasilkan nilai nyata?”

Karena uang hanyalah alat.

Yang benar-benar membuat masyarakat sejahtera adalah produksi, produktivitas, sumber daya manusia, modal, dan teknologi.

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca halaman ini. Jika kamu merasa informasi di blog ini bermanfaat, jangan ragu untuk menjelajahi artikel lainnya—siapa tahu, ada topik lain yang juga relevan dan menarik untukmu.